Teror dan Korbankan Rakyat, TNI-Polri Lindungi Korporasi

44

PASAMAN – wartaekpres.com – Rabu, 23 Mei 2018 dini hari jelang sahur, sekitar 46 orang masyarakat Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, ditahan di bascamp tambang emas milik PT. Inexco Jaya Makmur (PT. IJM), sementara puluhan lainnya lari menyelamatkan diri.

Data yang dihimpun dari sumber lapangan oleh PBHI Sumbar-Walhi Sumbar, warga ditangkap di jalan menuju basecamp oleh aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Pasaman, kemudian dibawa dan ditahan di basecamp PT. IJM yang beralamat di Jorong Pardamaian.

Warga kemudian dipukuli dengan gagang senjata, diseret, diinjak dan dipukuli. Akibatnya, sekitar 20 orang warga mengalami luka-luka di bagian kepala, lengan, punggung, bahkan ada tangannya yang patah. Tindakan tidak manusiawi ini, terjadi di hari-hari peringatan 20 tahun reformasi.

Sebelumnya, 22 Mei 2018, seorang yang dikenal warga sebagai ASN sekaligus pemasok bahan bangunan ke PT. IJM meneror dan mengancam warga dengan senjata api. Karena warga meminta agar seluruh bahan-bahan bangunan tidak dimasukkan ke basecamp PT. IJM, sebab keberadaan PT. IJM di Nagari Simpang Tonang tidak sepengetahuan dan seizin pemangku dan masyarakat adat selaku pemilik tanah adat.

ASN dengan inisial SA, kemudian mengeluarkan senjata api serta menembakkan satu kali ke udara. SA mengatakan ke warga yang intinya “bukan bahan bangunan ini yang kalian tahan, jika menolak tambang PT. IJM, mari bakar basecamp PT. IJM” demikian dikatakannya. SA selain meneror dan mengancam, juga mencoba memprovokasi warga.

Sementara Uslaini, Direktur Walhi Sumbar mengatakan, bahwa melihat rangkaian peristiwa, kami menilai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba “kondisikan” warga, agar mereka melakukan tindakan anarkis.

“Sehingga dengan alasan keamanan dan melindungi asset investor (PT. IJM), negara punya alasan untuk menggunakan kekuatan TNI, Polri dan Satpol PP. Dalam berita yang beredar secara online terbukti, seakan-akan warga yang melakukan tindakan melawan hukum, padahal sesungguhnya mereka adalah korban,” tegsnya.

Di 20 tahun reformasi, gaya pemerintah otoriter masih dipakai di Sumatera Barat. TNI-Polri masih digunakan untuk berhadapan dengan masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak mereka sebagai WNI dan masyarakat adat, dari ancaman investasi tak ramah HAM dan lingkungan.

Kenapa militer terlibat aktif dalam melindungi bisnis tambang emas PT. IJM ini ? Apakah terlibat dalam bisnis ini ? Kecurigaan ini muncul, sebab pada tanggal 17 Mei 2018 mobil Pick Up dengan tulisan “Patroli Kodim 0305 PSM” yang dikendarai oknum berseragam TNI, keluar dari basecamp PT IJM dengan membawa 3 buah drum minyak kosong. Apakah militer berbisnis BBM sebagai bahan bakar operasional PT. IJM ?

Penggunaan kekuatan TNI-Pplro dalam menghadapi dan menganiaya masyarakat, jelas ini pelanggaran HAM. Putra-putri Kecamatan Dua Koto bersama PBHI Sumbar-Walhi Sumbar telah melaporkan ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar, siang ini. Agar dugaan pelanggaran HAM ini dapat ditindaklanjuti.

Wengki Purwanto, Ketua PBHI Sumatera Barat mengatakan, bahwa dugaan pengunaan kekuatan TNI-Polri dalam melindungi kepentingan investasi PT. IJM serta memukul serta menganiaya masyarakat Simpang Tonang, jelas melanggar UU 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI adalah alat Pertahanan Negara, sedangkan Polri mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan untuk memukul dan menganiaya, tegas Wengki.

Menurut wengki, semestinya, ASN SA yang mengacam dan memprovokasi warga dengan mengunakan senjata api yang harus ditindak oleh pihak kepolisian, SA harus diperiksa tentang penguasaan dan pengunaan senpi tersebut.

“Selaku kuasa hukum masyarakat adat, kami akan himpun fakta lapangan, dan melaporkan keterlibatan oknum-oknum TNI-Polri serta ASN yang melawan hukum di lapangan ke atasan masing-masing, dan pihak terkait lainya,” ujarnya.

“Kami juga mendesak, Komnas HAM untuk investigasi dan menyeret pelaku pelanggar HAM untuk dimintai pertanggungjawabannya, atas dugaan pelanggaran UU 39/1999 tentang HAM. Gubernur Sumbar harus bertanggungjawab atas kejadian yang menyebabkan puluhan warga Simpang Tonang jadi korban, kejadian ini tdak bisa dilepaskan dari persoalan perijinan yang dikeluarkan oleh pihak provinsi,” terangnya.

Pasca kejadian dinihari, kami mengajak semua pihak menahan diri, negara harus bertindak arif, tidak lagi bertindak otoriter dan wajib mengakui, menghormati hak-hak masyarakat adat dalam melindungi kepentingan investasi. TNI-Polri harus meminta maaf ke masyarakat dan jangan mau dibenturkan dengan rakyat, himbaunya. (M.S. Nasution)

banner-we_728x90.jpg