Senator Papua Barat Resmikan Penggunaan Rumah Rakyat Di Kabsor

15

SORONG – wartaekspres.com – Anggota Komite I DPD RI asal Papua Barat, Jacob Esau Komigi diberikan kepercayaan oleh masyarakat 2 kampung, masing-masing Kampung Kas dan Armoi, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, untuk meresmikan pemanfaatan dan penggunaan 9 unit rumah warga yang sudah selesai dibangun dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2016-2017.

Seusai peresmian rumah warga yang dipusatkan di Kampung Armoi, anggota DPD RI, Jacob Esau Komigi kepada media ini mengatakan, bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016/2017 pada kedua kampung di wilayah Distrik Beraur, Kabupaten Sorong, berdasarkan laporan dari setiap kepala kampung, yakni untuk membangun rumah warga masing-masing, 4 rumah di Kampung Kas dan 5 rumah di Kampung Armoi dan sudah selesai pembangunannya, bahkan sudah diperiksa oleh Tim Verifikasi Dana Desa.

Dikatakan Komigi, aparat dan masyarakat dari kedua kampung ini sudah menyadari manfaat dari pemberian dana desa/kampung kepada mereka, sehingga dalam penggunaannya mereka dapat menggunakan dengan baik sesuai dengan mekanisme, yakni melalui rapat kampung dan hasil dari rapat itulah yang dijadikan sebagai prioritas untuk dikerjakan dengan menggunakan dana desa dan hasilnya semua warga dapat menikmati.

“Saya mengingatkan, jangan mengerjakan sesuatu di luar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kalau mau penggunaan dana desa itu berjalan,” jelas Komigi.

Ditambahkan Komigi, selain membangun 9 unit rumah layak huni, masyarakat juga membangun sarana air bersih, pengadaan alat transportasi sungai berupa 1 unit transportasi sungai (long boat dan motor tempel)

Lanjut Komigi, DPD RI selalu mengawal secara baik pelaksanaan dari kementerian terkait sampai pada kampung dan desa. Hanya saja di tahun 2018 jumlah dana desa tidak bertambah masih tetap sama jumlahnya dengan tahun 2017 yakni sebesar 60 triliun rupiah untuk 74.910 desa dan kampung di seluruh Indonesia. “Kami berharap ke depan keuangan negara sudah membaik dan implementasi realisasi dana desa juga membaik, tidak menutup kemungkinan pemerintah terus akan menambah jumlah dana desa,” harapnya.

“Saya sampaikan, bahwa pengawasan penggunaan dana desa ini dilakukan berlapis oleh lembaga-lembaga, seperti Satgas Dana Desa, TP4D, Kepolisian, Kejaksaan, dan Inspektorat, karena ini merupakan Instruksi Presiden,” tegas Komigi

Oleh karena itu, kata Komigi, seluruh masyarakat juga pro aktif sebagai kontrol sosial dengan mengingatkan aparat kampung untuk menggunakan dana desa ini sesuai dengan peruntukan dan hasilnya dari tahun ke tahun harus menunjukan ada perubahan kesejahteraan masyarakat dalam kampung, sehingga jumlah uang dengan ratusan juta turun ke kampung tetapi tidak dapat mensejahterakan masyarakat kampung sendiri.

Dan harus diingat, bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada kampung dan desa adalah suatu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat kampung yang selama ini dipandang sebelah mata.

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah dengan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat kampung dan desa untuk mengelola dana yang diberikan dengan berazaskan rekokmisi dan azas subsidialitas yakni azas yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelola sumber dana demi kesejehtaraan dan kemakmuran masyarakat sendiri. (Son)

banner-we_728x90.jpg