PT. Banyu Kahuripan Indonesia Lakukan Intimidasi Kepada Pekerja

183

MUBA – wartaekspres.com – Puluhan Karyawan yang berkerja di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perusahaan PT. Banyu Kahuripan Indonesia, mengaku telah mendapat intimidasi dari pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) baru-baru ini.

Salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak Perusahaan terhadap karyawan tersebut, menurut Arman, Wakil Ketua Perkumpulan Organisasi Pekerja Pertambangan dan Perkebunan Indonesia (POPPPI) Cabang Sekayu, bahwa para karyawan ini dipaksa untuk bekerja membuat premi apabila tidak mau akan dimutasi pindah tempat kerja.

“Dari lembur ke sistem premi, tapi para karyawan tidak sepakat, akan tetapi meskipun demikian karyawan tetap saja dipaksakan oleh pihak perusahaan, kalau mereka tidak mau, maka mereka dimutasi ke lapangan itu yang menjadi bentuk intimidasinya,” tutur Arman.

Sebelumnya, papar Arman, karyawan sempat berontak akan tetapi setelah dipaksa oleh pihak perusahaan akhirnya puluhan karyawan, karena tidak mau dimutasi kerja ke lapangan, terpaksa menandatangani apa yang menjadi keputusan pihak perusahaan tersebut.

Selain itu, menurutnya, bagi karyawan yang tidak sepakat dengan kuputuskan itu, maka karyawan disuruh mengambil uang tali asih sebagai bentuk pemutusan hubungan kerja atau sejenis PHK, bahkan ada sebagian yang sudah mengambil tali asihnya sekitar 20 orang lebih.

“Tidak ada surat untuk pengunduran diri atau pun di PHK dari pihak perusahaan, maka dari itu kami berontak kemarin, karena menurut kami itu tidak diatur di dalam undang-undang, tapi mereka sudah terlanjur tanda tangan,” papar Arman lagi.

Sementara itu, secara terpisah, manajemen PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) dikonfirmasi melalui Gerry, selaku Mandor Bagian Produksi Pabrik Kelapa Sawit menjelaskan, bahwa pihak perusahaan memberikan tiga opsi terhadap karyawan, pertama menerima tali asih, kedua sistem premi, dan ketiga dimutasi kerja.

“Sebenarnya kayak gini pak, kemarin kita berikan tiga pilihan, pertama tali asih atau mutasi atau sistem premi, gak ada pilihan lain, penekanan terhadap karyawan itu, mereka itu kan dikasih sistem premi kalau tidak mau menerima sistem premi dikasih dua opsi berhenti dari pekerjaannya dengan sistem tali asih atau dimutasikan ke kebun,” jelasnya dihubungi via handphone, Minggu (6/1/2019).

Sistem premi ini, lanjutnya, untuk kesejahteraan karyawan itu sendiri, dan mereka bekerja di sini menggunakan sistem borongan hampir mirip sama lembur lepas dari jam kerja, itu dihitung premi, kalau kita kerja dapat sekian ton pengolahan baru dibayar hitung sistem premi itu aja di PKS.

Dia menambahkan, sistem itulah harus diterapkan, misalnya pekerja harus dapat 300 ton dulu baru dapat basis upah harian kerja (HK) seumpama tidak mencukupi basis tersebut gaji tidak dipotong, tetapi walaupun mereka bekerja selama 12 jam hanya dibayar HK satu hari kerja tidak ada tambahan premi.

Menurutnya, diberlakukan penerapan sistem tersebut, efektifnya mulai per 3 Januari 2019 tahun ini, kalau uji coba pemberlakuannya terhitung mulai pada bulan Oktober dan November 2018, namun hasil uji coba itu tidak lancar, selalu mengalami kendala.

“Masalah diterima atau tidak itu adalah keputusan perusahaan, karena dikasih tiga opsi tadi, kalau tidak mau premi ya, disuruh ngambil uang tali asih yang sifatnya sama dengan diberhentikan, tapi ini bedah dengan di PHK, kalau PHK lain hitungannya,” pungkasnya. (Suherman/Kontr)

banner-we_728x90.jpg