Konspirasi Di DPRD Raja Ampat Terkuak

573

RAJA AMPAT – wartaekspres.com – Teka-teki adanya konspirasi antara Pimpinan DPRD dan Pemda Raja Ampat untuk menghilangkan Fraksi Perjuangan Rakyat dan dua orang anggota DPRD, kini terkuak setelah beredarnya sejumlah dokumen penting di media sosial.

Charles Imbir, ST, M.Si, anggota DPRD dari Partai Hanura yang juga sebagai Ketua Fraksi Perjuangan dan Ketua Komisi B, dalam akunnya membeberkan sejumlah dokumen penting yang diduga kuat menjadi alasan di balik penghilangan Fraksi Perjuangan Rakyat dan dua orang anggota DPRD dari Partai Hanura atas nama Charles Imbir, ST, M.Si dan Roy Husni Arfan.

Dokumen yang beredar di media sosial menggambarkan adanya surat menyurat antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Raja Ampat tentang Perubahan APBD 2017, yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Yusuf Salim atas nama Bupati Raja Ampat dan Ketua I DPRD serta Ketua II Yuliana Mansawan.

Dalam surat menyurat antara eksekutif dan legislatif ini, terdapat 3 surat yang berbeda. Surat Pemerintah yang ditandatangani Plt. Sekretaris Daerah Yusuf Salim atas nama Bupati Raja Ampat Nomor: 600/122.D/PU/2017 Perihal Perubahan Nama, Lokasi, dan Rincian Kegiatan Tahun Anggaran 2017, pada Dinas Pekerjaan Umum, tertanggal 12 Juli 2017.

Sementara surat jawaban Pimpinan DPRD Raja Ampat terdiri dari dua surat yakni Nomor: 170/111/2017, tanggal 11 Agustus 2017, yang ditandangani Ketua I Rahmawati Tamima, perihal Rekomendasi, untuk menjawab surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor: 910/220/2017, tanggal 12 Juli 2017, tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Lokasi, dan Rincian Kegiatan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan.

Surat jawaban kedua dari Pimpinan DPRD Nomor: 170/126/2017, Perihal Rekomendasi Persetujuan untuk menjawab Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor: 600/229/STDRA/2017, tanggal 09 Agustus 2017, yang ditandatangani Ketua II Yuliana Mansawan, Perihal Rekomendasi Persetujuan Pengalihan Kegiatan, dimana DPRD Raja Ampat  merekomendasikan dilakukan Revisi Anggaran dan Penambahan Nama Kegiatan yang termuat dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2017.

Lampiran Perubahan nama, lokasi dan kegiatan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2017 menunjukkan kosentrasi kegiatan berpusat di Kota Waisai sebesar 5.300.000.000 rupiah, pembangunan sejumlah rumah ibadah, SMK dan balai pertemuan baik di Waisai maupun luar Waisai sebesar 17.150.500.000 rupiah, dan pembangunan Masjid Raya dan Masjid Agung sebesar 4.901.000.000 rupiah.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan mitra kerja Komisi B DPRD Raja Ampat yang diketuai oleh Charles Imbir, ST, M.Si, namun sebagai Ketua, Charles tidak pernah mengetahui adanya pembahasan perubahan nama, lokasi dan kegiatan, maupun revisi anggaran serta penambahan nama kegiatan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Merasa dilangkahi kewenangannya Charles pun bertanya ? “Bagaimana mungkin pimpinan DPRD Raja Ampat dapat mengeluarkan rekomendasi tanpa pembahasan di komisi terkait ?? Dinas Pekerjaan Umum merupakan mitra kerja dengan Komisi B yang pada saat itu diketuai oleh Charles Imbir. Apakah ini hanya pembahasan dengan Pimpinan DPRD saja atau kah ada main mata dengan Komisi dan Badan terkait di DPRD Raja Ampat ? Sehingga melewati prosedural dan mekanisme lembaga.“

Menurut Charles, proses yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Raja Ampat hanya pengulangan yang sama persis dengan Perubahan APBD 2016, dan kemungkinan dilakukan juga pada APBD 2018. Dalam dokumen induk APBD tidak ada, namun muncul di APBD Perubahan. Terkait APBDP 2016, telah dilaporkan ke KPK dan sejumlah lembaga hukum lainnya karena terindikasi korupsi.

Melihat dari proses perubahan APBD Tahun 2017 yang mirip dengan APBD 2016, dimana Fraksi Perjuangan Rakyat yang diketuai oleh Charles Imbir sangat menentang keras proses-proses perubahan APBD yang tidak prosedural melalui mekanisme peraturan perundangan, kritik dan masukan terhadap Perubahan APBD Tahun 2016 banyak dikeluarkan, karena tidak mendukung Visi Misi serta tidak berpihak pada rakyat, maka diduga penghilangan Fraksi Perjuangan Rakyat dan nama Charles Imbir maupun Roy Arfan merupakan upaya untuk memuluskan perubahan-perubahan yang dilakukan secara unprosedural dan melanggar hukum.

Kasus penghilangan ini telah didaftarkan di PTUN Jayapura, yang mana telah dilakukan Sidang Pendahuluan tanggal 28 Desember 2017 dan akan dilanjutkan pada Sidang Lanjutan tanggal 11 Januari 2017.

Kuasa Hukum Charles Imbir, Johnson Panjaitan mengatakan, bahwa penghilangan Fraksi Perjuangan Rakyat dan nama Charles Imbir adalah untuk melindungi korupsi di Raja Ampat yang dilakukan DPRD dan Pemerintah.

Sangat disayangkan, surat menyurat resmi Pemerintah dan DPRD Raja Ampat dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Raja Ampat, dimana seorang Plt. Sekretaris Daerah tidak memiliki kewenangan untuk merubah anggaran mencapai puluhan hingga miliaran rupiah yang harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah definitif.

Pemerintahan Abdul Faris Umlati-Manuel Urbinas sejak dilantik Pebruari 2016 hingga sekarang belum melantik Sekretaris Daerah Raja Ampat definitif, tugas Sekda dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas selama dua tahun. (Kores/Redaksi)

banner-we_728x90.jpg