Kartim Haeruddin: Tidak Ada Koordinasi Kepada JPU Dari Kejagung

34
Sirra Prayuna saat diwawancara wartawan

JAKARTA – wartaekspres.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kembali gelar sidang lanjutan perkara:1080/PID/2017, di ruang Sidang Utama dengan terdakwa Richard Christoforus (RC). Persidangan kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi dari BPN Bali dan inisial HS, salah satu pemilik dari PT. RWN, namun JPU tidak dapat menghadirkan saksi untuk dari BPN Bali ke empat kalinya, dalan persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).

Ketua Majelis Hakim, Kartim Haeruddin, SH, menegur Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mengatakan, tidak ada koordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung, A. Rauf yang pada sidang lalu mengatakan, bahwa JPU masih sanggup menghadirkan saksi dari BPN Bali.

‎”Majelis memberikan kesempatan sekali lagi,” tegas Kartim Haeruddin.

Sementara Sirra Prayuna, selaku kuasa hukum merasa kecewa dengan sikap JPU. Kuasa hukum Richard ini menegaskan, bahwa sikap jaksa tersebut sangat merugikan terdakwa.

Sirra Prayuna menjelaskan, JPU hanya mampu menghadirkan enam orang saksi, dari 42 orang yang diagendakan. Adapun, hingga saat ini sudah 11 sidang yang digelar di PN Jaksel.

“Jaksa membangun dengan alasan sedemikian rupa tanpa ada alasan yang jelas.‎ Ini kan soal hak asasi manusia,” ungkap Sirra.

Sirra berharap majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kliennya. “Kami berharap majelis hakim mengabulkan,” ucap Sirra.

“Ini harus menjadi catatan bagi pihak kejaksaan untuk profesional. Sesungguhnya jaksa sedang diuji profesionalismenya,” tutup Sirra Prayuna. (JRB/JT)

banner-we_728x90.jpg