Hasanuddin: Saya Tidak Pernah Mengeluarkan Stetmen Tentang Setoran Kepada PPTK Di Media

58

LAMPUNG UTARA – wartaekspres.com – Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan, seperti keterbatasan fasilitas sekolah, kekurangan ruang kelas, perpustakaan, labotarium (Lab) hingga bangunan sekolah yang rusak.

Dalam menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disikbud) Kabupaten Lampung Utara, baik melalui program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah meski jumlah kuota terbatas namun lambat laun akan terentasi secara bertahap.

Di tahun 2018 ini saja sebanyak 73 sekolah mendapatkan rehab dan pengadaan sarana prasarana dengan rincian program DAK pusat atau akrab disebut Blockgrend sebanyak 31 SD dan SMP serta DAK yang dikelolah kabupaten setempat untuk SD dan SMP sebanyak 42 sekolah dengan nilai anggaran berpariasi di setiap sekolah sesuai dengan kebutuhan di sekolah tersebut.

Kepada sejumlah awak media, Hasanuddin, Ama.Pd, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara sekaligus menjabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam Program DAK 2018, menghimbau, agar pelaksanaan rehab yang dilaksanakan di seluruh sekolah baik SD maupun SMP dilaksanakan sesuai prosedur.

“Kepada seluruh kepala sekolah yang mendapatkan bantuan rehab atau pengadaan gedung laboratorium dan perpustakaan, laksanakan dengan baik jangan menyimpang dari RAB,” himbaunya, Kamis (6/12/2018).

Saat disinggung terkait maraknya berita tentang setoran atau uang fee yang dilakukan oleh instansinya, dengan tegas dirinya menjelaskan, bahwa tidak ada protap setoran dari pihak sekolah ke Dinas Pendidikan.

“Tidak ada pungutan apalagi setoran, dan saya tidak pernah mengeluarkan stetmen di media manapun tentang setoran kepada PPTK. Saya siap membuktikan dan bertanggung jawab semuanya. Kalaupun ada kepala sekolah yang memberikan setoran itu jelas fitnah,” tegas Hasanuddin.

“Bahkan Kepala Dinas pun tidak tau menahu masalah setoran atau uang fee, inikan seperti kejadian tempo hari masalah UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), sekolah yang meminta sumbangan sama wali murid, eh dituding itu atas perintah Dinas, padahal Dinas melarang sekolah melakukan pungutan kepada wali murid, kecuali sumbangan sukarela, artinya waktu dan nilainya tidak ditentukan,” bebernya.

Sementara, hasil penelusuran media ini, di beberapa sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, terdapat sejumlah sekolah yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

“Alhamdulilah sekolah kami tahun ini mendapatkan bantuan rehab melalui Program DAK, dalam pekerjaannya kami mengacu petunjuk Juklak-Juknis dan dana yang kami terima tidak ada pemotongan atau setoran ke pihak manapun,” ungkap Sukmawati, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala SMP Negeri 4 Kotabumi yang mendapatkan bantuan rehab di sekolahnya saat dijumpai media ini, Rabu (5/12/2018).

Hal senada juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Sungkai Utara, bahwa bantuan Blockgrend di sekolahnya sesuai dengan mekanisme. “Pekerjaan Blockgrend 2018 di sekolah kami dikerjakan sesuai Juklak-Juknis dan dana yang kami terima tidak ada pemotongan maupun setoran ke pihak manapun,” kata Nizar, S.Pd, M.Pd.

Sementara di tempat terpisah, Ketua Forwalu (Forum Wartawan Lampung Utara), Ikson Suud mengapresiasi sejumlah kepala sekolah yang mendapatkan sekaligus mengerjakan bantuan di sekolahnya sesuai Juklak-Juknis.

“Saya yakin para Kepala Sekolah mengerjakan rehab ataupun membangun pengadaan Lab dan perpusnya sesuai aturan, selain itu terkait kalau ada setoran kepihak lain kalau memang ada, nggak usah berkoar-koar ataupun memfitnah Dinas terkait, jadi kalau cukup bukti laporkan ke pihak penegak hukum, tapi ingat kalau cukup bukti lho,” terangnya.

Menurut pria yang sekaligus Pemimpin Redaksi Media online dan SKU Target, dalam membangun dunia pendidikan diKabupaten Lampung Utara hendaknya semua elemen saling bersinergi guna menyukseskan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (F15)

banner-we_728x90.jpg