Hak Fraksi Dihilangkan Partai Hanura Mempolisikan Pimpinan dan Anggota DPRD Raja Ampat

328
Charles dan sejumlah pengacara ketika melapor di Polres Raja Ampat

JAKARTA – wartaekspres.com – Dihilangkan hak dan kewajibannya dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat pada Sidang APBD P Tahun 2017, Dewan Pengurus Cabang Partai Hanura Raja Ampat telah melayangkan laporan pengaduan secara resmi kepada Kepolisian Resort Raja Ampat, Selasa 31 Oktober 2017 untuk dimulai proses hukum terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat.

Laporan pengaduan DPC Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani Ketua Charles Imbir, ST, M.Si, meminta Polres Raja Ampat untuk memanggil dan memeriksa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat terkait proses dan mekanisme penghilangan Hak Fraksi serta Pembahasan dan Pengesahan Dokumen APBD Perubahan Tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat, Charles Imbir, ST, M.Si, di hadapan wartawan di Jakarta, pada Senin (13/11/2017)

Penghilangan hak Fraksi Partai Hanura terjadi pada Sidang APBD Perubahan Tahun 2017, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2017, dimana dua anggota DPRD dari Partai Hanura tidak berhak dimasukkan dalam Alat Kelengkapan Dewan, sehingga dianggap tidak memiliki hak untuk ikut dalam membahas dan mengambil keputusan di DPRD.

Keputusan tentang penghilangan hak Partai Hanura ini, tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 188/7/SK-PIM.DPRD/X/2017 tertanggal 05 Oktober 2017.

Didampingi sejumlah pengacara, Partai Hanura melaporkan Pimpinan dan Anggota DPRD Raja Ampat, karena dinilai melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Tentang Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Raja Ampat. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 188/7/SK-PIM.DPRD/X/2017 tertanggal 05 Oktober 2017, merupakan Rapat Internal dan bukan Rapat Pleno Resmi sehingga dinilai cacat hukum.

DPC Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat memandang, bahwa penghilangan hak Partai Hanura di DPRD Raja Ampat adalah suatu kejadian luar biasa, dan diduga terjadi persekongkolan jahat oknum pimpinan dan anggota DPRD untuk menghilangkan hak Partai Hanura guna melegalkan kejahatan-kejahatan bersifat melawan hukum.

Partai Hanura Raja Ampat memiliki 2 (dua) anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 yang disahkan dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No.171.2/219/10/2014 Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat Masa Jabatan 2014-2019.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Fraksi merupakan wadah berhimpunnya anggota DPRD dari partai politik pemenang pemilu legislatif yang memperoleh kursi di lembaga DPRD, melalui sebuah Surat Kesepakatan, maka Partai Hanura dan Partai PDIP bergabung menjadi sebuah Fraksi yang dinamai Fraksi Perjuangan Rakyat.

DPC Partai Hanura Raja Ampat menilai, dengan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Tentang Protokoler dan Keuangan DPRD Kabupaten Raja Ampat, maka dengan demikian semua rapat dan pengambilan keputusan sejak tanggal 31 Oktober 2017 adalah ilegal atau tidak sah, termasuk penetapan APBD P Tahun 2017 dan Sidang APBD Tahun 2018 Kabupaten Raja Ampat. (Pernyataan Pers Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat)

banner-we_728x90.jpg