Fenomena Pencoblosan Tembus Simetris Dalam Pilkades Serentak Kabupaten Tegal

654

Oleh: Urip Haryanto

TEGAL – wartaekspres.com – Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) di Kabupaten Tegal tahun 2017 usai sudah diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2017. Pilkades di 48 desa itu berjalan dengan baik dan lancar walaupun masih ada kelemahan yang ditemukan, baik dari segi pembentukan P2KD, pencalonan, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Kelemahan itu sangat merugikan para calon peserta Pilkades. Dari beberapa kelemahan, satu hal yang paling penting dibahas di sini adalah menyangkut fenomena coblos tembus simetris surat suara.

Kejadian itu terjadi hampir di seluruh desa yang menyelenggarakan pemilihan seperti di Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, fenomena Coblosan Tembus Simetris dan dinyatakan sebagai Suara Rusak oleh Panitia Pilkades mencapai 2.197 suara, angka tersebut dua kali lipat melebihi perolehan suara calon yang dinyatakan menang. di Desa Dukuh Salam, dan di desa-sesa lainnya juga terjadi hal yang sama.

Banyaknya coblos tembus itu tentu sangat disayangkan, di mana hilangnya hak pilih warga yang sudah bersusah payah datang ke TPS. Sayangnya fenomena coblos tembus yang acap terulang itu tidak diakomodir dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Hal ini sangat kontradiktif/bertolak-belakang dengan tata cara pemungutan dan penghitungan pada Pemilihan Legislatif, Presiden, Pilkada Gubernur maupun Pilkada kabupaten/kota.

Dalam hal di atas, coblos tembus dianggap sah, jika; 1. Coblos tembus tersebut simetris atau sejajar dengan tata letak surat suara jika lipatan kertas dibuka. 2. Coblos Tembus tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon lainnya

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU No. 151/KPU/II/2017 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, disahkannya fenomena coblos tembus tersebut bertujuan untuk melindungi hak politik pemilih yang sudah datang ke TPS dan untuk mengantisipasi jika petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak menginformasikan dengan benar kepada pemilih bagaimana cara memilih yang baik dan benar.

Untuk antisipasi petugas di TPS tidak mengingatkan pemilih untuk membuka terlebih dahulu lipatan surat suara. Baik Dinas Permades maupun P2KD atau Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menerbitkan Contoh Surat Suara sebagai bahan bagi Panitia Pemilihan dan Calon Kades melakukan tahapan sosialisasi.

Dalam rangka mengantisipasi fenomena coblos tembus dan untuk melindungi hak politik pemilih, maka sebaiknya P2KD dan Panwas Pemilihan Kepala Desa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berwenang seperti Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dispermades dan Bupati sebagai Panitia Pengarah.

Jika memungkinkan, minta pendapat ahli tentang fenomena coblos tembus, seperti kepada pihak KPU, sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal dapat melantik kepala desa terpilih yang bisa diterima oleh semua pihak dan hak politik masyarakat bisa diakomodir.

Jika memang coblos tembus itu nantinya dianggap sah, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Permades dapat segera meminta surat suara tidak sah dalam Pilkades dibuka untuk dihitung ulang, terkait adanya surat suara yang coblosannya tembus secara simetris karena pemilih tidak membuka surat suara secara sempurna saat mencoblos. Surat suara seperti itu di sejumlah Pilkades di 45 desa dinyatakan tidak sah. Hal tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal agar pesta demokrasi di tingkat desa berjalan demokratis, aman tanpa gesekan. (CN)

banner-we_728x90.jpg