Charles Imbir Tak Hanya Dihilangkan Dari Fraksi Tetapi Juga Dicopot Dari Ketua Komisi B

200

JAYAPURA – wartaekspres.com – Wajar jika Charles Imbir menggugat Surat Keputusan (SK) DPRD Raja Ampat Nomor 188/2017 sebagai Objek Sengketa, karena selain namanya tak ada dalam fraksi, dia juga dicopot dari Ketua Komisi B, di DPRD Raja Ampat, sejak 5 Oktober 2017.

Satu per satu masalah terkait dikeluarkannya SK DPRD Raja Ampat Nomor 188/2017 kini mulai terungkap. Jika sebelumnya publik hanya mengetahui bahwa SK DPRD tersebut hanya menghilangkan Fraksi Perjuangan Rakyat yang diketuai oleh Charles Imbir, kini fakta lain mulai terungkap, nama Charles Imbir tak ada dalam nama-nama fraksi, bahkan jabatan Ketua Komisi B pun telah lenyap dari dirinya.

Lenyapnya jabatan Charles Imbir sebagai Ketua Komisi B terungkap dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat Wakil Ketua I, Rahmawati Tamima dan Wakil Ketua II, Yuliana Mansawan.

Bahwa walaupun Penggugat belum mau menyatakan diri untuk bergabung dengan fraksi-fraksi yang ada sampai saat ini, akan tetapi Penggugat telah diakomodir dalam alat-alat kelengkapan DPRD, yaitu sebagai anggota Badan Legislasi dan sebagai anggota Komisi B, dan untuk ini juga Penggugat telah menerima hak-hak keuangan dan administratif Penggugat atas jabatan tersebut.

Jawaban Ketua I dan II DPRD Raja Ampat ini dinyatakan untuk menjawab gugatan Charles Imbir (Penggugat-red), bahwa dengan adanya SK DPRD Raja Ampat Nomor 188/2017, telah menimbulkan banyak kerugian sebagai anggota DPRD Raja Ampat.

Harun Loji, Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat, merasa terkejut mengetahui bahwa Charles Imbir sudah tidak menjadi Ketua Komisi B di DPRD Raja Ampat lagi. “Selama ini, kami hanya tahu bahwa Fraksi Perjuangan Rakyat dihilangkan dan sangat merugikan partai Hanura. Apalagi sampai saat ini, dua orang anggota DPRD dari Partai Hanura belum  memiliki fraksi, dan hal ini menjadi keprihatinan kami anggota dan pengurus Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat,” ujarnya.

“Apalagi saya membaca langsung Eksepsi dan Jawaban Tergugat Wakil Ketua I Rahmawati Tamima dan Wakil Ketua II, Yuliana Mansawan, yang seakan-akan berupaya mengakomodir Charles Imbir ke dalam Alat Kelengkapan DPRD sebagai Badan Legislasi dan anggota Komisi B,” terangnya.

Menurut Harun, kredibilitas Charles Imbir, ST, M.Si, sebagai anggota DPRD dua periode, sarjana perencanaan dan magister ilmu politik, pengalamannya sebagai anggota DPRD Raja Ampat dua periode ditambah pengalamannya di LSM International, juga bekerja di lingkungan Kementrian Desa, ditambah keilmuannya dalam bidang pendidikan, harusnya dimanfaatkan untuk pembangunan Raja Ampat, tetapi ini malah dikebiri di DPRD Raja Ampat dan menjadi anggota biasa. “Kenapa dan ada apa,” ungkap Harun penuh tanya.

Charles Imbir adalah Ketua Partai Hanura, anggota DPRD periode tahun 2014-2019, sebagai Ketua Fraksi dan juga Ketua Komisi, semudah itukah para Wakil Ketua I dan II dengan gampangnya mencopot dan menaruh Charles pada posisi anggota tanpa melalui mekanisme Rapat Pleno, apalagi  Rapat Paripurna?, tanya Harun.

“Apalagi dengan bahasa berusaha mengakomodir, memangnya Charles bukan anggota DPRD yang memiliki hak yang diatur undang-undang?” ungkap Harun geram.

Charles Imbir sebagai Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat dan Ketua Komisi B, telah bekerja maksimal sebagai anggota DPRD Raja Ampat, dan kritis mengkaji APBD dan program-program pembangunan di Raja Ampat.

Menurut Kuasa Hukum Charles Imbir, Johnson Panjaitan, Charles Imbir sengaja dihilangkan dari fraksi untuk memuluskan konspirasi dan korupsi di tubuh DPRD maupun Pemda Raja Ampat. (Toman)

banner-we_728x90.jpg